REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penasihat tim transisi KH Hasyim Muzadi menyarankan Joko Widodo untuk menegakkan kepala atau percaya diri dengan hak prerogatif yang dimilikinya dalam menyusun kabinet.

"Pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-sarannya sekaligus 'tegakkan kepala' sebagai kepala negara. Agar ada keseimbangan antara warning atau peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah atau presumption of innocence," kata Hasyim di Jakarta, Kamis (23/10).

Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, perlu ada keseimbangan antara upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan prerogratif presiden dalam menyusun kabinet sesuai undang-undang.

"Kita harus ingat bahwa presiden ex officio adalah kepala negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dengan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika