REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tidak semua calon menteri yang bakal dimasukkan ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipanggil ke Istana.

"Tidak seluruhnya dilakukan fit and proper test di Istana," kata mantan deputi tim transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena ada calon menteri yang telah cukup dikenal baik oleh Jokowi.

Selain itu, juga ada sejumlah calon menteri yang telah lama bekerja sama dengan Jokowi pada waktu dahulu. "Sehingga cukup ditelepon," kata Andi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Joko Widodo dan Jusuf Kalla mewaspadai adanya intervensi mafia dalam penyusunan kabinet guna mewujudkna kabinet yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"ICW menengarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (pemerintahan Jokowi-JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas.

Menurut Firdaus, mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan.

Ia berpendapat, kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk.

ICW menyatakan, kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK.

Untuk itu, ICW minta Jokowi JK berhati-hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia.

"Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia mau pun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika