REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Nahdlatul Ulama (NU) menyiapkan rekomendasi untuk pemerintahan baru yang akan dibahas dan disampaikan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, 1-2 November.
Rekomendasi yang dibahas dalam forum permusyawaratan setingkat di bawah muktamar itu meliputi bidang ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, pendidikan, dan internasional.
"Ada keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, tapi masih banyak yang belum berhasil. Harapan kita pemerintah baru menindaklanjuti yang belum selesai," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis.
Said Aqil mencontohkan kesenjangan kesejahteraan rakyat yang masih lebar dan angka kemiskinan yang masih tinggi, meski dalam angka dilaporkan banyak berkurang.
"Penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, artinya yang miskin itu mayoritas juga Islam, khususnya warga NU," kata Said Aqil.
Menurut Said Aqil, Munas dan Konbes merupakan forum yang tinggi kedudukannya dan sangat strategis posisinya karena setingkat di bawah muktamar yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi NU.
"Oleh karena itu sangat tepat jika majelis ini dijadikan momentum untuk menata dan memajukan NU dan sekaligus dijadikan sebagai wahana untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini," katanya.
Munas dan Konbes NU juga akan membahas persoalan lain yang terkait denga umat, antara lain soal hukum aborsi karena kedaruratan medis dan hami akibat perkosaan, kode etik penyiaran agama, serta penangkalan paham Islam radikal. "NU juga akan menagih komitmen pemerintah dalam penindakan terhadap kelompok radikal," kata Said Aqil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika