REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan seluruh pihak dapat mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut menilai calon-calon kepala daerah mendatang, sebagai wujud pencegahan dan pemberantasan korupsi layaknya yang dilakukan Jokowi terhadap kabinetnya.
"Presiden sekarang, presiden kita semua, beliau sudah membuat cara baru, yaitu seluruh calon menteri diserahkan dulu ke KPK. Ini harus didorong dilakukan terhadap pencalonan kepala daerah," kata Martin dalam diskusi yang dilakukan "Indonesia Corruption Watch" (ICW) di Jakarta, Kamis (23/10).
Dia mengatakan apabila pembentukan kabinet saja Presiden meminta pertimbangan dari KPK, maka pemilihan calon gubernur, wali kota dan lain-lain harus juga meminta pertimbangan KPK.
Oleh karena itu KPK perlu memiliki data akurat terkait rekam jejak para kepala daerah. KPK tidak boleh hanya mengandalkan catatan dari surat pembaca di surat kabar.
"Maka pimpinan KPK yang kita harapkan adalah yang bisa mendukung peranan dari KPK. Yang bisa mengumpulkan data akurat bagi KPK ke depan," ujar dia.
Selama ini Martin menilai KPK memiliki kelemahan dalam bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Dia mengharapkan pimpinan KPK ke depan bisa lebih berwibawa agar lembaga hukum lain bisa patuh pada KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
