REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Diaspora Profesional Muda Indonesia (DPMI) meminta Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan tekanan partai politik dan politisi dalam memilih menteri. Terutama menyangkut nama-nama yang dinilai bermasalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Presiden jangan tunduk pada tekanan partai politik dan politisi yang menyarankan untuk mengabaikan sebagian rekomendasi KPK dengan dalih apa pun," kata juru bicara DPMI Akuat Supriyanto, Kamis (23/10).
DPMI, paguyuban pekerja profesional Indonesia di luar negeri, mendukung Jokowi untuk mencoret nama-nama calon menteri yang dianggap bermasalah.
Akuat mengatakan, pernyataan politisi tertentu yang mengintimidasi setiap upaya untuk membuka nama calon menteri bermasalah jauh dari semangat revolusi mental.
"Orang-orang dekat yang berpikir dengan cara Orde Baru itu patut diwaspadai oleh presiden," ujar Akuat yang berdomisili di Porto, Portugal.
Akuat mengingatkan, sejak awal Jokowi berjanji untuk membentuk kabinet profesional yang minim intervensi politik. Ia juga mengingatkan, partai politik dan kelompok kepentingan pada pilpres lalu pun sepakat mendukung pencalonan Jokowi tanpa syarat.
"Seandainya calon-calon menteri yang disodorkan seorang ketua partai ditampik oleh presiden, yang bersangkutan harus legowo. Jika malah menunjukkan perlawanan atau show of force seolah lebih berkuasa dari presiden, pengumuman kabinet menjadi molor dan tidak menentu," katanya.
Akuat menambahkan, DPMI mendukung presiden merekrut menteri dari kalangan profesional yang berlatar belakang pegiat demokrasi. Yaitu, profesional yang mantan aktivis mampu memberikan warna berbeda di setiap oganisasi. Sehingga pemerintahan diharapkan akan lebih dinamis.
"Nama-nama seperti Nezar Patria untuk menkominfo dan Dita Sari untuk menakertrans, sangat layak dipertimbangkan. Mereka juga dijamin belum punya catatan apa pun di KPK," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika