Kamis 23 Oct 2014 02:38 WIB
Kabinet Jokowi

Tanggapan Politisi PDIP Soal Pembatalan Pengumuman Kabinet

Rep: C88/ Red: Yudha Manggala P Putra
Joko Widodo (Jokowi) membacakan pidato pertamanya sebagai Presiden RI, Senin (20/10)
Foto: ap
Joko Widodo (Jokowi) membacakan pidato pertamanya sebagai Presiden RI, Senin (20/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan asal Sumatera Utara Yasona Laoly menilai penundaan pengumuman kabinet Jokowi-JK yang sejatinya diumumkan Rabu (22/10) malam tadi bukan hal mengherankan. Menurutnya hal itu sah-sah saja karena Jokowi perlu mempertimbangkan masak-masak siapa yang tepat menempati pos menteri.

“Presiden harus memilih the right man on the right place,” kata Yasona dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One, Rabu (22/10).

Di sisi lain, masyarakat dikejutkan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK yang menyebut beberapa kandidat menteri Jokowi tak layak diangkat jadi menteri. Dari 43 nama calon menteri Jokowi, terdapat delapan nama yang disorot KPK. Mereka dianggap bermasalah dan memiliki rekam jejak yang tak bersih.

Maka dari itu, lanjut Yasona, tidaklah mengherankan jika Jokowi mempertimbangkan menangguhkan pengumuman kabinetnya.

Terkait sosok menteri yang akan dipilih dari parpol atau non-parpol, Yasona juga memberikan tanggapan. Ia berkata tidak mempermasalahkan apakah sosok yang diangkat Jokowi berasal dari kalangan profesional atau partai politik. “Asal siap bekerja keras dan memiliki rekam jejak bersih,” kata dia.

Seperti dilaporkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali batal mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya pada hari Rabu (22/10) ini. Deputi Tim Transisi Hasto Kritianto mengatakan Presiden Jokowi batal mengumumkan kabinetnya malam ini karena masih menunggu pertimbangan dari DPR, terkait surat nomenklatur kementerian yang dikirimkan hari ini.

Hasto menambahkan, meski pengumuman kabinet ditunda namun hal itu tidak menjadi masalah. Sebab sesuai aturan Presiden diberikan waktu 14 hari untuk menyusun kabinet dan Jokowi akan memanfaatkan dengan tidak sembarangan memilih menteri.

"Dengan demikian memang pengumuman menteri tidak dilakukan pada hari ini. Tidak mengurangi tahapan yang dilakukan skala konkrit dan konsolidasi pemerintahan terus dilakukan," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement