REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB, Lukman Edy mengakui terjadi perbedaan pendapat antara Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang menteri tidak boleh merangkap pengurus partai. Menurut Edy, Cak Imin sebagai ketua umum ingin serius memimpin PKB.

"Ini mendorong Muhaimin rangkap menteri mentok. Pak Jokowinya keukeh," kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/10). PKB belum membahas secara resmi tentang kicauan Cak Imin di akun Twitter @MuhaiminIskndr yang ingin serius mengurus partai.

Namun, menurut Edy, Cak Imin mendapat banyak dukungan positif dari dan kader soal kicauan tersebut. "Respon kader PKB di Twitter memberikan semangat. Kami mendorong Muhaimin negarawanan," ujarnya.

Edy menilai Cak Imin sebagai tipikal pemimpin yang bisa membagi waktu. Ini dibuktikan saat Cak Imin menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, Cak Imin berhasil menunjukan kinerja positif di kabinet sekaligu meningkatkan perolehan suara PKB. "Tugas kementerian baik. Tugas kepartaian juga perolehan suara meningkat," katanya.

Masih ada solusi bagi Cak Imin apabila tetap ingin menjadi menteri di kabinet Jokowi. Edy mengatakan Cak Imin bisa menunjuk ketua harian (Plt) untuk mengurus partai. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dengan menunjuk Syarifuddin Hasan sebagai ketua harian.

Namun Edy tidak mengerti apakah solusi semacam ini akan diterima Jokowi atau tidak. "Nah tapi kita belum tahu secara formal Muhaimin dan Jokowi mengenai rangkap jabatan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika