REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) disebut tak ingin kehilangan muka saat menyusun kabinetnya. Indikatornya, Jokowi melakukan banyak pertimbangan untuk memilih para pembantunya selama lima tahun ke depan.

Antara lain, dengan meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK).

"Jangan sampai menteri yang dipilih justru akan menghambat perjalanan pemerintahannya," jelas ujar pengamat politik LIPI, Firman Noor saat dihubungi ROL, Rabu (22/10).

Padahal, lanjut dia, sebagai presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantunya. Namun kekuasaan itu tidak digunakan presiden yang baru dilantik pada 20 Oktober lalu.

Firman menilai, memilih bersikap hati-hati hati dalam menentukan menterinya. "Yang jelas ini masalah kredibilitas. Ini penting untuk menyelaraskan program Jokowi untuk memerangi korupsi, jadi diperlukan langkah-langkah penting," terangnya.

Sebenarnya, kata dia, Jokowi tidak harus menggunakan KPK dalam menentukan menterinya. Mengingat ia memiliki kewenangan penuh untuk memilih siapa yang akan mengisi kabinetnya.

Namun, Firman menilai, keputusan Jokowi untuk menyerahkan nama calon menteri ke KPK merupakan langkah tepat. Karena hal itu menjamin jika menteri yang nanti dilantik telah mendapat garansi dari lembaga hukum yang kuat.(cr7)

Ikuti Whatsapp Channel Republika