REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak hanya memilih menteri yang bebas korupsi. Jokowi juga seharusnya menjadikan persoalan HAM sebagai pertimbangan memilih menteri. 

"Bagus saja menjaring menteri yang bersih. Tapi kami harap bebas juga dari persoalan HAM," kata juru bicara KMP, Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/10)

Tantowi tidak menyebut siapa nama calon menteri Jokowi yang terlibat persoalan HAM. Ia beralasan pernyataannya tersebut agar pemerintahan Jokowi berjalan efektif tanpa tersandera masalah hukum. 

Selain itu, imbuhnya, selama masa kampanye kubu Jokowi selalu membawa-bawa persoalan HAM untuk menarik simpati publik. "Saya tidak menunjuk beberapa nama. Tapi daripada jadi masalah dan reshuffle (rombak) kabinet," ujarnya.

KMP tidak akan mengintervensi Jokowi dalam membentuk arsitektur kabinet. Namun Tantowi menyarankan agar Jokowi tetap mengacu pada UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara dalam membentuk kabinet. 

"Kami serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi. Kalau tidak bertentangan undang-undang silakan jalan sendiri," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika