Rabu 22 Oct 2014 15:42 WIB

Pengamat: Pemprov DKI Biarkan Penduduk Tinggal di Bantaran Sungai

Rep: C96/ Red: Ichsan Emerald Alamsyah
 Alat berat menghancurkan sebuah bangunan toko saat penertiban bangunan di Bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Alat berat menghancurkan sebuah bangunan toko saat penertiban bangunan di Bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/8). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Banyaknya penduduk yang tinggal di rumah sekitar bantaran Sungai Ciliwung menuai polemik tersendiri. Selain rumah yang dihuni penduduk membuat sempitnya Sungai Ciliwung, hal itu dapat membahayakan keselamatan jiwa penduduknya sendiri jika terjadi banjir.

"Dari tahun ke tahun dibiarkan," kata pengamat perkotaan Universitas Indonesia Ahmad Heri Fuad kepada ROL, Rabu (22/10). Heri menilai, banyaknya penduduk yang tinggal di rumah sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta akibat kurang tegasnya Pemprov DKI Jakarta.

Padahal diketahui, lahan yang ada di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam permasalahan ini, ujar Heri, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengedepankan pencegahan agar warga tidak tinggal di bantaran.

"Saya sangat mendukung pemerintah memindahkan mereka ke rumah susun," tambah Heri. Namun, kata dia, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar memastikan terlebih dahulu warga bantaran Sungai Ciliwung mendapat rumah susun sewa yang memadai.

Lokasi rumah susun sewa pun, terang Heri, diharapkan tidak jauh dari lokasi asal warga bertempat tinggal sebelumnya. "Rumah susunnya jangan jauh, yang terjangkau," katanya menyarankan. Itu agar tempat warga mencari nafkahnya mudah dijangkau juga.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menertibkan 531 bidang petak tanah yang ada di bantaran Sungai Ciliwung, di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara.  

Tanah itu adalah tanah negara yang sudah puluhan tahun dihuni oleh 1.700an jiwa penduduk Jakarta dan akan dijadikan wilayah normalisasi Sungai Ciliwung. Dan Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan rumah susun sewa di beberapa titik ibu kota bagi warga Kampung Pulo yang terkena imbas normalisasi Sungai Ciliwung.

Soal ganti untung yang diharapkan warga Kampung Pulo, kata Heri, Pemprov DKI Jakarta harus menemukan titik temu jawabannya. "Kedua belah pihak harus mencari titik temu," tuturnya mendorong warga dan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama.

Sebanyak 926 kepala keluarga (KK) tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu terancam tidak memiliki rumah. Mereka terancam terkena imbas dari normalisasi Sungai Ciliwung.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement