REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) meminta pengumuman kabinet pemerintahan tidak terburu-buru. Alasannya, dalam memilih para calon pejabat tinggi tersebut perlu pertimbangan matang.
Dia bersikeras kabinet akan disampaikan dalam waktu 1-2 hari ke depan. Selain itu, pengumuman tersebut tetap akan berlangsung di Istana Negara, bukan di Tanah Abang, Tanjung Priok ataupun Pluit.
"Belum hari ini, sabar lah. Ini untuk tim yang akan bekerja lima tahun. Jadi perlu hati-hati, harus orang yang benar-benar bagus dan bebas dari masalah," kata JK usai bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Rabu (22/10).
Menurut dia, dalam memutuskan seseorang menjadi menteri harus punya keahlian, kredible, jiwa kepemimpinan dan pengalaman yang baik. Selain itu, Jokowi-JK juga mempertimbangkan keterwakilan daerah, agama, gender dan partai-profesional.
Mereka yang dari partai juga harus benar-benar mempunyai keahlian, sedangkan profesional sisi /leadership/. JK menambahkan, semua hal tersebut harus diharmonisasikan agar ada keseimbangan di jajaran kabinetnya nanti.
Dalam menyeleksi nama-nama itu, kata JK, rekomendasi KPK dan PPATK tetap menjadi bahan pertimbangannya. Ia juga tak akan memaksakan nama yang mendapat /warning/ dari kedua lembaga tersebut.
Menurut dia, demi kebaikan bersama, menteri yang ia tunjuk nanti haruslah orang-orang kredible, kompeten serta bebas dari persoalan hukum. JK juga tak merasa terbebani dengan penilaian KPK kepada kandidat yang diusulkan.
"Kepentingan kita hanya untuk rakyat. Parpol tidak ada yang mendesak mereka hanya memberikan rekomendasi atas nama-nama. Bukan suatu desakan," ujar dia.
Dia mengakui, dirinya bersama Jokowi selalu berkonsultasi dengan ketua umum parpol koalisinya. Mereka tentu meminta masukan terkait pembentukan kabinet ini, namun ia membantah kalau ada desakan dari mereka.
JK menyatakan, pertemuannya tadi bersama Jokowi merupakan kordinasi rutin antara presiden dan wapresnya. Pembicaraan mereka hanya terkait bagaimana menjalankan program pemerintahan ke depan dan kebijakan nanti.
"Biasa saja pertemuan tadi. Masa presiden - wapres tidak ketemu, harus ketemu setiap hari," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika