REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Data kependudukan yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung, selalu terjadi perbedaan yang signifikan antarlembaga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, menyebutkan perbedaan ini akibat terjadi tumpang tindih administrasi data kependudukan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Arinal Junaidi, di Bandar Lampung, Rabu (22/10), mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan pengelolaan administrasi kependudukan sesuai peraturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
”Pemprov selalu melakukan pendataan perubahan kependudukan, namun selalu terjadi tumpang tindih, sehingga kurang tertata rapi,"kata Arinal, yang bekas kepala Dinas Kehutanan Lampung ini.
Menurut dia, pendataan kependudukan selalu dilakukan dan menjadi kewajiban Pemprov menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat pusat. Selama ini, ujar dia, Pemprov Lampung terus berupaya mengatasi setiap permasalahan bidang kependudukan.
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti adanya perbedaan pendataan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemendagri mulai melakukan penyesuaian data kependudukan dua lembaga tersebut.
Dirjendukcapil Kemendagri RI, Nursiah,ketika berkunjung ke Lampung dalam rangka sosialisasi kependudukan se-Provinsi Lampung, menyatakan data kependudukan sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, khususnya rakyat miskin.
Ia mengakui terjadi perbedaaan pendataan Disdukcapil dan BPS, beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Kemendagri terus melakukan sosialisasi data kependudukan termasuk di Lampung, agar ke depan terjadi akurasi data jumlah penduduk di Provinsi Lampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika