REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bertempat di kantor KontraS, sejumlah organisasi masyarakat sipil membuat pernyataan sikap terkait penyusunan kabinet presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Organisasi masyarakat sipil ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan terakhir Konsorium Pembangunan Agraria (KPA).
Dalam konferensi pers yang digelar di gedung KontraS ini, kelima organisasi ini mengajukan lima permohonan kepada Jokowi terkait penyusunan kabinetnya. Pertama, Jokowi diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan 14 hari yang dimiliki untuk mempersiapkan jajaran menteri yang berkompeten dan kompatibel, serta memiliki standar etika yang tinggi.
"Pejabat yang sudah terkena 'rambu' kuning, apalagi merah, harus di-drop," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW, Ade Irawan. Kedua, Jokowi diharapkan melakukan clearance/klarifikasi atas nama-nama yang dicalonkan ke KPK, PPATK, Komnas HAM, Ombudsman, Ditjen Pajak, dan berbagai institusi lainnya.
Ini dilakukan agar menteri yang terpilih nantinya benar-benar bersih dari cacat hukum dan memiliki rekam jejak yang baik. "Dan juga memiliki standar etika yang tinggi," terang Ade.
Ketiga, Jokowi diharapkan dapat menindaklanjuti secara serius mengenai rekomendasi dari berbagai komisi dan institusi di atas, terhadap pejabat yang 'dicap' kuning dan merah. "Buka nama-nama yang bermasalah kepada publik," tutur dia.
Keempat, Jokowi harus memastikan agar kepentingan partai politik dan pelaku bisnis dari kandidat menteri tidak akan conflict on interest dengan jabatan yang akan diemban. "Karenanya, penting menilai seberapa jauh kualitas, komitmen, dan keberanian dari kandidat," jelas perwakilan KontraS, Haris Azhar.
Terakhir, Jokowi diharapkan dapat membuka ruang pelibatan dan partisipasi masyarakat atas nama-nama kandidat menteri. "Seleksi menteri yang tidak punya track record dalam korporasi yang melakukan tindak kejahatan lingkungan," Khalisah Khalid menambahkan.
Kelima poin yang diajukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil ini bertujuan agar nantinya tiap poros kepemimpinan dapat berjalan secara maksimal dan lebih baik dari sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
