REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH - Dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI merupakan suatu yang yang baru, karena orangnya merakyat.
"Semoga Presiden Jokowi dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan yang betul-betul pro rakyat dan bukan kapitalisme," kata Perwakilan Iskandarsyah dan wakaf Aceh di Makkah H. Jamaluddin Affan pada Republika, Senin (20/10)
Dalam membangkitkan ekonomi rakyat berdasarkan sumber daya alam yang banyak diproduksi di suatu wilayah, misalnya di Aceh banyak diproduksi kedelai, di Jawa Barat diproduksi tomat. Namun pemerintah yang memasarkan sedangkan petani fokus memproduksi.
"Jadi semua produk pertanian petani itu dibeli oleh pemerintah," katanya.
Di samping itu, karena padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, seharusnya pemerintah membuka lahan baru untuk tanaman padi. Lahan persawahan tetap dipertahankan dan di persawahan tersebut jangan dibangun untuk bangunan pemerintah/sekolah/rumah sakit maupun rumah pribadi, saran Jamal (panggilan akrab Jamaluddin Affan ini.
Lebih lanjut dia mengusulkan agar hubungan Indonesia dengan luar negeri lebih profesional.
"Dari pengalaman yang saya ketahui selama ini SDM yang dikirim ke luar negeri tidak sesuai dengan profesionalisme. Bahkan SDM tersebut tidak mengerti bahasa setempat," ujarnya.
Jamal berharap Pemerintah Indonesia tidak mengirim lagi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri karena tidak bisa menjaga kewanitaan Yang sangat rawan itu di Arab Saudi dan di Malaysia.
"Sebetulnya bukan salah TKW kalau dia membunuh majikannya karena sebagai perempuan dia berjihad untuk membela diri dari perbuatan majikannya," kata Jamal yang sudah 20 tahun di Arab Saudi.
Selama ini bila ada Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri tidak pernah ada PJTKI (Perusahaan Jasa Tenag Kerja Indonesia), KJRI (Konsulat Jenderal RI) atau KBRI (Kedutaan Besar RI) yang menjemput mereka. Seharusnya PJTKI bersama KJRI/KBRI menyewa suatu tempat untuk menampung TKI yang datang dan di sini dilakukan penyerahan TKI kepada majikan dengan penandatanganan yang disepakati antara antara majikan dengan PJTKI.
Diharapkan setiap enam bulan bulan sekali ada pelaporan dan kontrol dari PJTKI terhadap TKI. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji Jamal mengharapkan pemerintah Jokowi harus betul-betul cerdas terutama dalam kesempurnaan ibadah haji betul-betul diperhatikan. Kesempurnaan ibadah jamaah Indonesia .
"Jamaah haji yang datang pertama kali dari bandara Jeddah biasanya langsung melakukan thowaf dan sa'i , kadang ada yang wudlunya sudah batal tetap melakukan hal itu. Mereka tanpa pembimbing ibadah. Kalau pun ada pembimbing hanya ada satu dalam satu kloter yang jumlah jamaahnya mencapai 300-400 orang," ungkap Jamal.
Sementara itu seorang jamaah haji dari Jakarta Nasli Zakaria mengharapkan agar Jokowi melanjutkan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
"Penegakan hukum jangan hanya tajam ke bawah, melainkan juga tajam ke atas. Hal ini sudah dimulai sejak Presiden SBY , tinggal Jokowi melanjutkan saja," kata dia.
Nasli berharap yang dihukum itu jangan hanya nenek-nenek yang mencuri kakao karena lapar, sementara para pejabat tinggi yang korupsi tetap dibiarkan jalan-jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika