REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), diharapkan mampu menyelesaikan masalah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang masih banyak kekurangan.
Pelayanan pelaksanaan seleksi CPNS 2014 yang dilaksanakan sejak Agustus lalu, masih belum maksimal. Beberapa instansi masih memberikan ketidakjelasan mengenai waktu pendaftaran.
Hal tersebut merugikan masyarakat yang telah bermodal besar untuk mengumpulkan berkas persyaratan yang diminta kementerian pendayagunaan aparatur negara (kemenpan).
Aini (23 tahun), warga Sukabumi, mengaku kecewa dengan penerimaan CPNS Pemprov Jawa Barat (Jabar). Menurut website Panselnas di www.panselnas.menpan.go.id, pendaftaran CPNS Jabar akan dibuka pada pekan ketiga atau keempat Oktober. Namun akun twitter resmi CPNS di @OfficialCPNS mengatakan pendaftaran CPNS Jabar telah ditutup.
"Padahal website Panselnas dan akun official CPNS keduanya dikelola oleh kemenpan, tapi memberi info yang berbeda," keluh Aini, Ahad (19/10).
Kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi, Aini berharap proses seleksi CPNS yang dikelola kemenpan dapat lebih jelas. Meski proses pendaftaran online sudah bagus, birokrasi dan transparansi pelaksanaan CPNS di daerah harus langsung diawasi oleh pusat hingga tidak merugikan masyarakat.
Hal serupa dialami oleh Alfiani (23), warga Margahayu, Bandung, yang mendaftar seleksi CPNS di kemenkumham. Ia mengungkapkan, hasil resmi tes TKD di kemenkumham tak kunjung diumumkan, bahkan beberapa pendaftar sudah mengikuti tes sejak November tahun lalu.
Kemenkumham melalui akunnya @Humas_kumham berdalih lamanya proses pengumuman hasil tes TKD karena belum diterimanya data pendaftar dari panselnas pusat.
Alfiani berharap presiden baru mampu mengubah pola pelaksanaan penerimaan seleksi CPNS 2014 menjadi lebih baik lagi. Peserta seleksi pun dapat benar-benar terseleksi secara ketat sehingga kasus PNS yang makan gaji buta bisa dihindari.
"Semoga Pak Jokowi mengevaluasi seleksi CPNS ini agar tahun depan lebih baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika