REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tinggal hitungan hari lagi akan menyerahkan tampuk kekuasaannya pada presiden terpilih Joko Widodo. Pelantikan presiden baru akan dilakukan Senin 20 Oktober 2014.
Dalam kepemimpinan dua periodenya, SBY sudah banyak berbuat baik bagi negara ini. Tapi banyak juga kekurangannya. Berikut catatan peristiwa dan kebijakan 10 tahun Pemerintahan SBY:
14 Maret 2014:
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) resmi menyatakan siap dicalonkan dalam Pilpres 2014 oleh PDI Perjuangan.
14 Maret 2014:
SBY menandatangani keppres yang mengatur perubahan kata wilayah Cina menjadi Tiongkok, dan suku Cina menjadi Tionghoa.
9 April 2014:
Pemilu Legislatif 2014 digelar. PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak, sementara Demokrat tak bisa mengajukan pemenang konvensi karena tak mencukupi ambang batas presidensial.
15 April 2014:
Pemerintah Indonesia membayarkan uang diyat senilai Rp 21 miliar untuk membebaskan Satinah, TKI yang terancam dihukum pancung terkait kasus pembunuhan di Arab Saudi.
17 Mei 2014: Partai Demokrat yang dipimpin SBY menyatakan bersikap netral dalam pilpres sehubungan tak bisa memajukan calon sendiri.
9 Juli 2014:
Pilpres 2014 berlangsung. Pemerintah mengumumkan keadaan siaga terkait klaim kemenangan kedua pasangan calon Jokowi-Jusuf kalla (JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
15 Juli 2014:
SBY mengumumkan bahwa Indonesia telah masuk dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia berdasarkan hitungan Bank Dunia terkait purchasing power parity.
1 Oktober 2014:
SBY mengeluarkan perppu mengambalikan pemilihan langsung sebagai cara pemilihan kepala daerah alih-alih pemilihan di DPRD yang disahkan DPR melalui UU Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
