REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlotul Ulama, KH Hasyim Muzadi mengusulkan agar pemerintah Jokowi membuat lembaga khusus pengelola dana haji. Lembaga tersebut langsung berada langsung di bawah presiden.

“Ada lembaga yang khusus mengelola uang haji tersendiri yang bertanggung jawab kepada negara, tidak kepada Menteri Agama” ujar Hasyi Muzadi kepada Republika, (18/10).

Usulan tersebut disampaikan karena keprihatinan Hasyim terhadap banyaknya kasus yang terjadi dalam pengelolaan dana haji. “Orang-orang tergelincirnya di situ terus,” ujar dia

Selain itu, menurut pimpinan PP Alhikam Depok ini, pemisahan pengelolaan administrasi haji dan keuangan haji dapat mempermudah tugas Kementerian Agama. Hasyim optimistis, Kementerian Agama akan lebih fokus menjalankan tugasnya tanpa terbebani pengelolaan dana haji.

“Uang Haji tidak lagi dibebankan kepada Kementerian Agama. Supaya kementerian agama fokus terhadap regulasi saja,” kata Hasyim.

Saat ini, menurut Hasyim, Kementerian Agama dibebani oleh pengelolaan administrasi haji dan pengelolaan uang yang jumlahnya sangat besar. Pengeloalaan dana haji sendiri, menurut hasyim melahirkan beban dan fitnah tersendiri bagi Kemenag.

Hasyim juga mengatakan, pengelolaan dana haji yang jumlahnya sangat besar terkesan tidak terlalu maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, dana itu dapat digunakan untuk membantu negara memperbaiki perekonomian rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika