REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral DPP PKB, Hanif Dhakiri berharap pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Posisi pimpinan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi masing-masing fraksi.

"Dalam tata tertib jelas diatur prioritasnya musyawarah mufakat," kata Hanif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (17/10).

Hanif menilai pemilihan pimpinan komisi secara musyawarah mufakat jauh lebih bijak ketimbang voting lewat sistem paket. Menurutnya mekanisme voting akan membuat friksi antarfraksi semakin tajam.

"Ini tidak sehat. Orang menjadi kehilangan rasionalitas, nanti berantem terus, dan itu melelahkan," ujarnya.

Hanif melihat saat ini terjadi polarisasi dua kekuatan politik yang ekstrem di DPR. Kekuatan tersebut berasal dari pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ini menurutnya terjadi karena pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang tidak berlansung musyawarah mufakat.

"Sebelumnya politik DPR dipenuhi suasana kebersamaan," katanya.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika