REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Mahyudin mengatakan partainya menutup peluang Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bergabung dalam paket calon pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Golkar akan membentuk paket sendiri dengan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Saya kira peluang itu (kerjasama paket) tidak ada," kata Mahyudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/10).
Mahyudin mengatakan tidak ada yang salah apabila Golkar hanya bergabung dengan KMP dalam paket calon pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Menurutnya mekanisme paket sudah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR.
"Undang-undangnya sudah disahkan dan dimenangkan oleh Mahkamah Kostitusi (MK)," ujarnya.
Golkar juga menolak anggapan pemilihan pimpinan lewat sistem paket sebagai bentuk tirani mayoritas. Sebab menurutnya sistem paket dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota komisi dan alat kelengkapan.
"Tidak ada tirani mayoritas. Yang ada pemungutan suara daripada demokrasi," katanya.
Mahyudin menyarankan fraksi-fraksi KIH meningkatkan lobi mereka dengan seluruh anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Dengan begitu fraksi di KIH juga memiliki peluang memenangkan voting dalam sistem paket.
"Paket-paket itu sudah dibicarakan dan mengkristal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
