REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memutuskan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusumah dikelola oleh Lion Air Group melalui anak usahanya PT Angkasa Tranportindo Selaras (PT ATS).
Namun, TNI AU mengaku belum ada perjanjian teknis dengan Lion Group menyangkut pengelolaan Bandara Halim Perdana Kusumah.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto mengatakan, setelah 2005 belum ada perjanjian teknis yang mengatur pengelolaan Bandara Halim.
"Prinsipnya setelah 2005, belum ada perjanjian secara teknis mengatur soal pengelolaan," ujarnya kepada Republika, Kamis (16/10).
Ia menuturkan, yang perlu diingat adalah Bandara Halim merupakan tempat lanud militer yang digunakan dalam rangka pertahanan.
Namun, TNI akan tetap terbuka dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Lion Group. Hanya saja, belum ada upaya mengarah kepada perjanjian secara teknis.
"Tindakan hukum belum ada berlanjut. AU menindaklanjuti perjanjian tahun 2005 namun secara teknis belum ada termasuk menyangkut pembangunan belum ada," katanya.
Hadi mengatakan, TNI akan membuka diri terkait pengelolaan Bandara Halim yang dilakukan oleh Lion Group. Namun, pengelolaan tersebut diserahkan secara penuh.
Karena bandara Halim merupakan bandara Militer. "Ada hitung-hitungan menyangkut kepentingan TNI AU dan pihak Lion," katanya.
Ia menuturkan jangan sampai pengelolaan oleh Lion Group di Bandara Halim menyebabkan kepentingan TNI AU terabaikan. "Sampai saat ini belum ada, kerja sama secara teknis," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
