REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berencana untuk membangun komplek pemerintahan yang terpusat pada 2015 mendatang.
Jika hal ini terwujud, keberadaan kantor instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak akan terpencar seperti sekarang namun akan terpusat dalam satu kawasan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, Samsuri mengakui akan dibangun perkantoran untuk menjadi tempat tujuh instansi yang saat ini masih terpencar dari komplek perkantoran Pemkab Karawang.
"Ke depan kantor instansi akan tersentral di satu kawasan. Rencananya, kita akan membangun di sekitar Kodim. Lokasinya persis di belakang kantor Setda," kata Samsuri, Rabu (15/10).
Tujuh instansi yang akan pindah rumah itu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), Dinas Bina Marga dan Pengairan, Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Akan tetapi, Samsuri menyebut pembangunan kantor ini akan dilakukan secara bertahap. Ini mengingat pertimbangan prioritas dan ketersediaan anggaran yang ada.
Sebenarnya, ungkap Samsuri, tahun ini seharusnya pembangunan komplek perkantoran sudah dimulai. Tiga instansi, yaitu BPMPT, Dinas Bina Marga, dan Bappeda seharusnya sudah mulai dibangun. Pemkab terpaksa membatalkan rencana tersebut lantaran anggaran 2014 tidak mencukupi.
"Akhirnya hanya satu kantor yaitu BPMPT. Awal rencananya tahun ini bisa bangun untuk tiga instansi. Karena anggaran cukup besar, Bappeda dan Bina Marga mengalah dan tidak membangun tahun ini," kata Samsuri.
Kendala ketersediaan lahan juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan tersebut. Saat ini, kata Samsuri, lahan yang dimiliki Pemkab baru tersedia lima hektare sedangkan kebutuhan mencapai sepuluh hektare.
Oleh karena itu, pada 2015 anggaran pembangunan juga akan difokuskan untuk pembebasan lahan.
Menurut Rahmat pembangunan komplek perkantoran yang terpusat akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan akan terintegrasi dan memudahkan koordinasi antar instansi.
"Kalau berjauhan tidak efisien dan tidak efektif. Kalau tersentral koordinasi lebih mudah, transportasi masyarakat juga akan lebih cepat," kata Samsuri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika