REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) hampir pasti akan menakan harga BBM bersubsidi, pascadilantik menjadi presiden. Jokowi mengatakan pemerintah tak punya pilihan lain untuk menyelamatkan uang negara selain dengan menaikkan harga BBM.
Menurutnya berdasarkan data yang ia terima, 71 persen BBM subsidi dinikmati oleh pengguna mobil. Artinya, subsidi BBM lebih banyak yang tak tepat sasaran. Karenanya, Jokowi menilai ia harus mengalihkan subsidi BBM pada program pro rakyat lain.
Kebijakan menaikkan harga BBM memang berpotensi mendapat penolakan keras dari rakyat. Jokowi pun menyadari hal itu. Karenanya, ia mengaku siap tak populer karena menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Saya siap untuk tidak populer. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus memotong subsidi," kata Jokowi tersebut di Balai Kota, Kamis (28/8).
Jokowi mengatakan, subsidi untuk BBM seharusnya dialihkan ke sektor produktif yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah. Misalnya, untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, untuk subsidi benih, pupuk dan pestisida bagi petani, serta untuk subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi nelayan.
"Jangan sampai kita konsumtif, menggunakan BBM untuk mobil-mobil. Saya kira kita harus mulai berubah dari konsumtif ke produktif," ujar mantan wali kota Solo tersebut.
Jokowi melanjutkan tim transisi telah membuat opsi mengenai kenaikan harga BBM subsidi, mulai dari harga Rp 500 sampai Rp 3.000 per liter. Namun, Jokowi mengaku belum memutuskan berapa kenaikan harga yang akan diambil.
Meskipun kenaikan harga BBM belum diputuskan, Jokowi mengaku telah menyiapkan skema pengalihan subsidi agar tepat sasaran. Dia mengatakan, pemerintah akan membuat semacam kartu khusus yang akan didistribusikan pada petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil agar dapat mendapat subsidi.
Kartu tersebut akan terintegrasi dengan sistem perbankan layaknya Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang akan segera diterapkan untuk skala nasional. Jokowi berharap, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, defisit anggaran bisa ditekan di bawah target APBN 2015 yang sebesar 2,3 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika