REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kolektor Manuskrip Kuno Aceh Tarmizi Hamid menilai Pemerintah Aceh kurang peduli terhadap ratusan situs sejarah kejayaan Aceh masa lalu yang diyakini masih berserakan di sejumlah tempat di kabupaten dan kota di provinsi itu.
"Seharusnya, pemerintah melacak serta merawat terhadap situs-situs sejarah Aceh masa lalu sehingga tidak punah karena itu bisa menjadi aset menarik wisatawan," kata Tarmizi Hamid di Banda Aceh, Rabu.
Dijelaskan, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dinilai memiliki peran dan tanggungjawab untuk merawat berbagai situs sejarah yang diharapkan bisa menjadi salah satu modal bagi pengembangan sektor pariwisata di provinsi ini.
Sebagai contoh, ia menyebutkan beberapa lokasi situs sejarah masa kerajaan di Aceh misalnya situs Kerajaan Lamuri di Kabupaten Aceh Besar.
"Kita berharap peran pemerintah melalui instansi terkait memugar situs sejarah peradaban Aceh masa kesultanan lalu sehingga bisa dijadikan sebagai tempat penelitian dan pembelajaran serta lokasi wisata sejarah Aceh masa depan," katanya menambahkan.
Tarmizi menjelaskan, banyak lagi peninggalan sejarah kejayaan Aceh dari abad 14 hingga 17 itu tidak tersentuh perawatan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit yang hilang di sejumlah daerah di Aceh.
Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diharapkan memiliki kepekaan untuk memelihara situs-situs sejarah tersebut sehingga ke depan bisa dijadikan sebagai salah satu aset guna mendongkrak kunjungan wisatawan ke provinsi ini.
"Saya berpendapat, untuk menggelar pekan-pekan seni itu bukan tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun bisa diberikan kepada penyelenggara pendidikan (sekolah-sekolah) seperti pentas seni," katanya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
