REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah mengatakan, keinginan masyarakat Indramayu untuk bekerja ke luar negeri, masih sangat besar. Keinginan ini, tentunya harus diakomodir tidak saja di tingkat daerah khususnya oleh instansi terkait, tapi juga di tingkat pusat dalam hal ini Depnakertrans RI dan BNP2TKI.
”Menjadi TKI/TKW dapat mengangkat harkat dan derajat TKI/TKW sama dengan mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia khususnya di mata negara-negara tujuan penempatan,” kata Anna, Rabu (15/10). Berdasarkan data yang ada jumlah TKI asal Kabupaten Indramayu sampai dengan Agustus 2014 yang terdaftar berjumlah 13.012 orang.
Dikatakan Anna, dengan adanya program model integratif yang dilakukan oleh BKKBN, BNP2TKI, dan Bank BRI diharapakan dapat mengatasi masalah-masalah yang biasa muncul di keluarga TKI/TKW. Saat ini, bupati mengakui, memang pola asuh anak yang ditinggalkan oleh ibunya yang menjadi TKW. sangat riskan dalam perkembangan dan sosial anak.
“Tingginya angka mobilitas penduduk di Kabupaten Indramayu menjadi TKI/TKW, menyebabkan anggota keluarga yang ditinggal di rumah terancam. Selama ini, permasalahan tersebut luput dari perhatian kita semua,” kata Anna.
Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan, menjadi TKW ke luar negeri memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan struktur keluarga. Selain itu, juga memiliki implikasi baik secara makro maupun mikro.
Ditingkat makro, migrasi internasional berdampak positif terhadap ekonomi negara dengan adanya pengiriman remitansi dalam jumlah yang besar. Namun demikian, dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif makro yang dihasilkan dari migrasi tersebut, yakni menurunnya kualitas SDM Indonesia akibat kegagaalan keluarga memproduksi generasi berkualitas.
Sedangkan di tingkat mikro, dampak migrasi TKI/TKW ke luar negeri berpengaruh langsung pada struktur keluarga dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, terutama fungsi pengasuhan, perawatan, sosialisasi dan pendidikan anak. “Hal tersebut muncul dari ketidakampuan suami untuk menggantikan peran ibu yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh istri selama menjadi tenaga kerja di luar negeri,” kata ketika melakukan kunjungan kerja dan soft launching Model Integratif Ketahanan Keluarga TKI/TKW sebagai solusi strategi dampak mobilitas TKI/TKW ke luar negeri, di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat, Rabu, (15/10/2014).
.
Pada kesempatan itu, Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat dijadikan sebagai desa percontohan untuk Model Integratif Ketahanan Keluarga TKI/TKW Sebagai Solusi Strategik Dampak Mobilitas TKI/TKW ke Luar Negeri. Dipilihnya Desa Tinumpuk karena desa tersebut salah satu desa yang memiliki jumlah TKI / TKW cukup tinggi yakni mencapai 539 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
