REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Deputi Bidang Kesra Tim Transisi Jokowi, Anies Baswedan, merespons baik catatan Indonesia Governance Index (IGI) oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan). Rilis tersebut berisi pengukuran tata kelola pemerintahan di 34 kabupaten/kota terpilih lewat berbagai tolak ukur.

Anies menilai apa yang dilakukan oleh IGI adalah sebuah upaya mendorong transparansi pemerintahan. "Seluruh dunia kini bergerak ke arah good governance, ini seperti zaman dulu ketika dunia bergerak pada penghapusan perbudakan," ujar Rektor Universitas Paramadina dalam siaran pers kepada Republika, Rabu (15/10).

Anies menegaskan perkembangan menunjukkan di seluruh dunia sedang terjadi gerakan menghapus tata kelola pemerintahan yang buruk menuju tata kelola pemrintahan yang baik dan transparan. Indonesia harus menjadi bagian dari gerakan positif tersebut, bahkan harus menjadi aktor-aktor pertama untuk mendukung gerakan itu.

Bagi Anies, apa yang dilakukan IGI adalah ikhtiar awal sekaligus pijakan utama menuju tata kelola pemerintahan yang baik. "Untuk menuju perbaikan, tentu kita harus mengetahui di mana posisi kita saat ini.

Penilaian sekaligus alat ukur menjadi penting. Agar ke depan kita dapat melakukan pembenahan-pembenahan yang sifatnya konkret," ucap juru bicara Jokowi-JK dalam pilpres lalu ini.

IGI menyatakan peringkat tata kelola pemerintahan ini ditujukan untuk mendorong pemerintahan yang transparan dan baik. "IGI diluncurkan untuk mengevaluasi dapur di daerah. Kita menggunakan 126 indikator yang bersumber dari dokumen publik, persepsi dari responden terpilih melalui kriteria yang ketat," papar Lenny Hidayat, peneliti utama IGI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika