REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat energi, Komaidi Notonegoro mengatakan setelah resmi dilantik menjadi Presiden dan Wapres ke-7 Indonesia, Jokowi dan Jusuf Kalla harus fokus dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya pengurangan subsidi BBM harus menjadi prioritas utama 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.
"Tidak ada lagi yang lain. Segera menaikkan harga BBM dalam 100 hari," kata Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu di Jakarta, Selasa (14/10).
Menurutnya harga BBM bersubsidi baik premium maupun solar sebaiknya dinaikkan masing-masing Rp1.500 dan Rp2.500 per liter, sehingga menjadi sama Rp8.000 per liter pada November 2014.
Harga premium bersubsidi yang kini dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum adalah Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter. Lalu, lanjut dia, pada Maret 2015, pemerintah menaikkan lagi harga BBM Rp1.500 per liter, sehingga harga premium dan solar menjadi Rp9.500 per liter.
"Namun, kalau pemerintah siap dengan kompensasi dan risikonya, maka bisa dinaikkan sekaligus menjadi Rp9.500 per liter pada November 2014," katanya.
Komaidi melanjutkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tersebut, pemerintah perlu menyiapkan bantuan berupa paket kebutuhan pokok murah yang diberikan kepada masyarakat yang paling terkena dampak selama satu tahun sejak Oktober 2014. Ia tidak setuju kompensasi kenaikan harga BBM berupa bantuan langsung tunai (BLT).
"Jika diberikan dalam bentuk uang, seringkali terjadi salah penggunaan oleh penerimanya," ujarnya.
Menurutnya dengan kompensasi kebutuhan pokok murah selama setahun maka diharapkan bisa menekan guncangan daya beli masyarakat pascakenaikan harga BBM.
Komaidi juga mengatakan beban subsidi BBM sudah semakin besar sehingga pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup membangun sektor-sektor yang lebih memerlukan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Beban subsidi BBM yang dialokasikan dalam APBN 2015 mencapai sebesar Rp194,2 triliun.
"Dengan kenaikan harga BBM maka bisa dialihkan kepada sektor yang lebih penting seperti pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika