REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Transisi Jokowi-JK mewajibkan satu hal kepada para menteri kabinet pemerintahan mendatang. Mereka, menurut tim transisi, harus percaya dengan kemampuan dalam negeri.

Artinya nanti mereka harus memprioritaskan kebijakan untuk memberdayakan hasil produksi lokal ketimbang impor. Deputi Tim Transisi Bidang Ekonomi, Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi-JK mencanangkan agar petani dapat berdikari.

Untuk itu, politik pangan harus dirombak agar mereka mendapat dukungan pemerintah, termaksud dalam hal anggaran. "Syarat untuk menjadi menterinya adalah percaya pada kemampuan produksi dalam negeri, bukan terus menerus impor," kata Hasto di Rumah Transisi, Senin (13/10).

Pemerintahan mendatang pasti akan menempatkan produksi lokal yang dihasilkan rakyat sebagai kebijakan prioritas, bukan lagi impor. Dia menambahkan akan memperkuat Bulog untuk meningkatkan daya serap petani sehingga tak menyulitkan mereka.

Namun, Hasto menegaskan, meski ada agenda untuk memperkuat hasil produksi petani, bukan berarti kebinetnya antineolib. Sebab, banyak kebijakan stretegis Jokowi selama di DKI Jakarta tetap melibatkan pihak asing, karena itu realitas pasar.

"Asalkan ada keterlibatan yang proprsional. Manfaatnya harus sebanding dengan nilai investasi. Mati kalau pemerintah antiasing," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika