REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai tidak ada yang perlu direkonsiliasikan antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya akan lebih baik jika KMP tetap mengambil posisi berseberangan dengan KIH. "Gak ada rekonsiliasi," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/10).

Fadli menilai wacana rekonsiliasi datang dari mereka yang tidak suka dengan penguatan demokrasi di parlemen. Padahal parlemen yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah.

Fadli juga menyindir soal argumentasi KIH yang ambigu ketika kalah dari KMP dalam sejumlah pengambilan keputusan politik di parlemen. Soal pemilihan pimpinan DPR misalnya, KIH menganggap kemenangan KMP sebagai kemunduran demokrasi. "Karena mereka kalah mereka mempersepsikan demokrasi mundur. Kalau menang mereka bilang demokrasi maju," ujar Fadli.

Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyatakan DPR akan lebih kreatif memainkan peran pengawasan. Dia mencontohkan DPR akan segera mengejar buronan korupsi yang ada di luar negeri. Sebab menurut Fadli buronan-buronan tersebut masih memiliki usaha di sini. "Kami berpikir di sita hartanya," kata Fadli.

Fadli tidak menjelaskan rinci buronan korupsi dalam kasus apa yang akan menjadi prioritas DPR. Yang pasti, imbuhnya, DPR tidak ingin penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih. "Kami harus jamin di DPR, lembaga itu gak melakukan politik hukum," ujarnya.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika