REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai komitmen pemerintah SBY untuk menurunkan emisi karbon hingga 20 persen hanya isapan jempol. Sebab meski ada diplomasi perubahan iklim, namun implementasinya sangat minim di dalam negeri.

Manajer Pengelolaan Pengetahuan dan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, Irhaz Ahmadi mengatakan sejak pemerintahan SBY, Indonesia tidak pernah menunjukkan upaya serius untuk menghentikan laju deforestasi. Melainkan terus-menerus mengeluarkan kebijakan konversi hutan alam.

"Bukti nyata yakni pemerintah mengeluarkan 20 izin RKT seluas ratusan ribu hektare di atas hutan alam di Provinsi Riau pada 2008 untuk mendukung kebutuhan kayu industri bubur kertas," kata Irhaz dalam diskusi bertema Rapor Merah Kebijakan Luar Negeri SBY, di RM Dapur Selera, Jl Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (12/12).

Selain itu, pemerintah terus mengembangkan perkebunan monokultur seluas 12,9 juta hektare di 12 wilayah untuk mendukung program penggunaan bahan bakar minyak nabati di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk terus meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) sebesar 40 juta ton pada 2020. Target tersebut untuk mendukung kebutuhan ekspor sebesar 60%, dan sisanya untuk kebutuhan energi, pangan, dan sebagainya.

"Padahal seperti yang kita ketahui, berdasarkan data Wetlands Internasional pada 2006, setiap satu ton CPO akan menghasilkan dua ton CO2," jelasnya.

Sehingga kebijakan untuk terus mengonversi hutan alam sangat bertentangan dengan apa yang menjadi perhatian dunia yakni mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan perkebunan pada 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika