REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai cuaca panas di Bekasi sebagai dampak kesalahan Presiden SBY dalam menetapkan kebijakan penataan perkotaan. Akibatnya Bekasi menjadi kawasan industri tanpa ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai.
Manajer Pengelolaan Pengetahuan dan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi, Irhaz Ahmadi mengatakan Bekasi menjadi kawasan industri akibat kebijakan MP3EI yang diterapkan pemerintahan SBY. Namun kawasan tersebut tidak diimbangi dengan ruang tata hijau (RTH) yang memadai yakni 30% dari luas wilayah.
"Di Bekasi 70% menjadi kawasan industri. Bekasi panas seperti ini karena salahnya SBY," kata Irhaz dalam diskusi bertema Rapor Merah Kebijakan Luar Negeri SBY, di RM Dapur Selera, Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (12/12).
Menurut Irhaz, sesuai rencana pembangunan tatanan nasional, Bekasi diperuntukan sebagai kawasan perumahan seperti halnya Depok dan Tangerang. Namun, lahan di Bekasi terdesak terus oleh kawasan industri di Karawang dan Cikarang.
Akibatnya RTH di Bekasi tidak bisa mencapai 30%. Di beberapa kota, lanjutnya, tata ruang nasional sering tidak dijalankan Pemerintah Daerah. RTH hanya 10%-15%, bahkan permakaman sering diklaim sebagai RTH.
"Indonesia justru mendapat apresiasi negara lain, bahkan SBY mendapat penghargaan pro lingkungan. Kenyataannya kan beda," ujarnya.
Ia melanjutkan melalui dokumen RPJMN 2015-2019, strategi pembangunan masih menyandarkan pembangunan di sektor sumber daya alam. Untuk menopang hal tersebut dibanguna rancangan induk MP3EI.
Namun desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian konsesi-konsesi skala besar untuk produksi komoditas global. Melainkan juga memperdalam melalui kebijakan pengolahan komoditas hingga ke tingkat hilir, atau disebut juga dokumen MP3EI sebagai hilirisasi.
"Dengan kebijakan hilirisasi semacam ini artinya negara secara lebih lanjut memperluas pembentukan kawasan-kawasan ekonomi atau kawasan industri," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika