REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai perwakilan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Anggota DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Erik Satrya Wardhana menilai, penguasaan parlemen oleh Koalisi Merah Putih (KMP), akan membawa hikmah positif bagi pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo.
"Check and balance akan jalan lebih bagus," ujar Erik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/10). Erik pun tak menampik apabila pemerintahan Jokowi bersama wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, akan menghadapi ganjalan, terutama dari sisi proses legislasi, anggaran maupun pengawasan.
Akan tetapi, situasi tersebut akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK beserta kabinetnya memunculkan kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif akan bergantung pada persona-persona yang akan menempati kursi menteri di kabinet. "Tapi saya lihat dari potensi yang ada dari nama-nama yang beredar sekarang, kecerdasan kreatif itu akan muncul," kata Erik.
Erik mencontohkan pengajuan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika RUU APBN ditolak parlemen yang didominasi KMP, maka pemerintah dapat menggunakan APBN tahun sebelumnya untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan. "Walau dengan anggaran yang terbatas. Nah, anggaran yg terbatas itulah yang akan mendorong kecerdasan kreatif dari kabinet Jokowi," ujar Erik memberi contoh.
Dalam kesempatan yang sama, Erik mengakui kekalahan KIH dari KMP dari sejumlah pertempuran di parlemen. Kekalahan-kekalahan itu dimulai dari pengesahan UU MD3, UU Pilkada hingga pemilihan Ketua DPR maupun MPR. "Tapi ini kan baru pertempuran pertama. Akan ada 10, 20, 30, 40 atau bahkan 100 pertempuran berikutnya. Kalau misalnya perspektif politik pragmatis ini diterjemahkan menjadi bagi-bagi kursi, kita sudah kehilangan semua kursi yang potensial, bahkan di DPR maupun MPR. Apalagi UU MD3 mengunci, karena komposisinya bersifat tetap," kata Erik.
Lebih lanjut, Erik menyebut bagi-bagi kursi berikut ada di kursi kabinet maupun jabatan-jabatan di pemerintahan mulai dari kementerian, BUMN hingga duta besar. "Kalau belahannya seperti ini, garis demarkasinya begitu tegas, temboknya tinggi dan lebih tinggi dan kuat dari tembok Berlin, maka rombongannya Pak Yandri (KMP), harus terima kalau tidak dapat apa-apa. Ini kalau kita bicara perspektif politik pragmatis," ujar Erik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika