Jumat 10 Oct 2014 16:43 WIB

Target Pertama Revolusi Mental Jokowi, Pejabat Negara

Joko Widodo (Jokowi) saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (22/6).
Foto: antara
Joko Widodo (Jokowi) saat melepas ribuan peserta acara Gerak Jalan Revolusi Mental di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (22/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi hukum Tommy Sihotang menilai revolusi mental dalam aspek hukum bisa tercapai dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin.

"Berbicara revolusi mental berhubungan dengan hukum, ubah mentalitas pejabat negara lalu revolusi itu baru bisa berjalan," kata Tommy di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat.

Hal itu diungkapkan Tommy dalam diskusi bertajuk "Revolusi Mental dalam Memperkuat Implementasi Hukum di Indonesia menuju Indonesia Bersih dan Berdaulat".

Dia menilai selama ini mentalitas pejabat yang dibangun sudah salah yaitu bahwa seorang menjadi pejabat negara maka harus kaya.

Menurut dia, revolusi mentalitas pejabat negara itu harus dilakukan terlebih dahulu baru bisa melakukan revolusi peraturan dan revolusi mental yang menjadi agenda presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Dunia hukum Indonesia sudah hancur-hancuran, pejabat penegak hukum banyak yang menumpuk kekayaan. Pak Jokowi mencontohkan adanya perubahan mentalitas pejabat Indonesia," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, tim pengacara Jokowi-JK, Teguh Samudera menilai rakyat mencontoh apa yang dilakukan pejabat negara. Hal itu menurut dia, apabila pejabat melakukan korupsi, maka rakyat melakukan hal yang sama sehingga bersifat sistemik.

"Pengusaha tidak akan memberikan suap kalau pejabat negara tidak meminta. Misalnya kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan, maka itu harus dilakukan," katanya.

Menurut dia, diperlukan perubahan spektakuler yang harus dilakukan pemimpin bangsa untuk mengubah perspektif tersebut.

Divisi Penelitian dan Pengembangan KPK, Wahyu Dewantara menilai dalam Sistem Integritas Nasional yang diciptakan lembaganya diperlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk partai politik. Sistem itu menurut dia untuk mencapai integritas individu dan integritas organisasi.

"Ada nilai yang harus dimiliki yaitu kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang semuanya bisa masuk dalam individu dan organisasi," katanya.

Wahyu juga menekankan diperlukan adanya keteladanan dari para pemimpin untuk mewujudkan tiga nilai tersebut terimplementasikan serta diperlukan kerjasama antar lembaga agar berhasil.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement