REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuat desain agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD bersih. KPK sudan melibatkan semua lembaga dan masyarakat sipil untuk bisa mencegah dini terjadinya transaksi uang untuk memenangkan salahsatu pasangan.
"Semua kita libatkan, stakeholdernya yang sudah kami libatkan adalah masyarakat sipil setempat. Kami sebentar lagi akan keliling ke daerah-daerah," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, kepada ROL, setelah wawancara dengan tim pansel, Kamis (10/10).
Selain itu kata Busyro, nantinya KPK juga akan melibatkan Kampus, Lembaga swadaya masyarakat untuk dapat mendeteksi dini tindakan korupsi yang dilakukan DPRD menjelang pemilihan.
"Untuk itu mereka akan kita undang," ujarnya.
Kata Busyro, selain memperkuat melalui lembaga dan masyarakat sipil, KPK juga sudah mebuat konsep agar kader partai politik yang sudah duduk di parlemen pusat maupun daerah tidak mencari-cari akal untuk memanfaatkan celah korupsi.
"Berkaitan dengan (pemilihan kepala daerah di DPRD) APBD kami desigen bersama dengan BPKP seluruh Indonesia itu nanti APBD itu kita letakan dalam staretgi konsep berbasis demografi dan transparansi," ujarnya.
Kata Busyro, KPK juga sudah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani korupsi di pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Satgasnya sudah ada. Di KPK sudah ada satgas minerba, pendidikan, migas, pajak juga ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika