REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menghadiri Bali Democracy Forum VII yang berlangsung pada Jumat (10/10) dan Sabtu (11/10). Presiden akan membuka BDF VII dan direncanakan memimpin sesi diskusi paruh pertama di pagi hari, dari serangkaian diskusi BDF VII.
Kehadiran SBY dalam BDF kali ini juga diwarnai penolakan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) semisal Migrant Care untuk hadir, seiring pengesahan UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengakomodir opsi pilkada melalui DPRD.
Sementara, LSM-LSM tersebut menginginkan sistem pilkada langsung tetap dipertahankan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 oleh Presiden SBY pekan lalu, tetap belum mampu meredakan sepenuhnya kemarahan publik terhadap SBY dan Partai Demokrat. Tema besar BDF VII adalah 'Evolving Regional Democratic Architecture.'
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan tema besar yang diusung, mencerminkan optimisme bersama bahwa bangunan demokrasi sejatinya terus tumbuh di kawasan Asia Pasifik.
"Baik dalam konteks perkembangan di tataran domestik satu negara, maupun dalam lingkup organisasi-organisasi kerja sama di kawasan," kata Faiz, sapaan akrab Teuku Faizasyah.
Sementara subtema BDF VII adalah 'The Challenges of Political Development, Public Participation and Socio-Economic Progress in The 21st Century.'
Faiz menyebut subtema tersebut bermakna, Indonesia ingin mengajak para peserta untuk memberikan perhatian yang lebih besar atas isu-isu pokok yang kerap dipertanyakan dan dihadapi dalam proses satu negara memajukan demokrasi.
Terlebih, BDF merupakan forum yang dirancang untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman terbaik dalam upaya memajukan demokrasi di satu negara maupun kawasan.
"Sebagai satu proses yang dinamis, demokrasi --terlebih lagi di negara-negara yang tengah melakukan konsolidasi demokrasi-- terus mencari bentuknya yang terbaik. Dan oleh karenanya forum ini memberi ruang seluas-luasnya bagi para peserta untuk saling belajar, bahkan untuk Indonesia sekalipun," kata Faiz.
BDF merupakan acara tahunan yang telah menjadi bagian dari kalender kegiatan diskursus demokrasi di Asia Pasifik, yang melibatkan wakil-wakil pemerintah (inter-governmental) di kawasan tersebut.
Sejak pencetusannya pada 2008, BDF ditujukan sebagai forum untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional di bidang pemajuan demokrasi yang bersifat inklusif.
Pendekatan yang diterapkan BDF adalah saling bertukar pengalaman terbaik masing-masing negara dalam proses berdemokrasi.
BDF VII akan dipimpin bersama (co-chairs) oleh Presiden SBY dengan Presiden Filipina, Y.M. Benigno Simeon Aquino III.
Selain itu, BDF VII juga akan dihadiri oleh dua kepala negaralainnya, yakni Sultan Brunei Darussalam, Y.M. Sultan Hassanal Bolkiah; dan PM Timor Leste, Y.M. Kay Rala Xanana Gusmao.
Ikuti Whatsapp Channel Republika