REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur, di Kecamatan Kepanjen, terancam dialihkan dan diberikan kepada para guru yang mengajar di kabupaten itu. Karena, sampai saat ini perumahan tersebut belum dihuni pemiliknya.

"Pembangunan perumahan ini untuk memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan dua dan tiga yang belum memiliki rumah pribadi, tapi kalau tidak ada yang mau menempati, lebih baik saya berikan kepada guru-guru saja," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Abdul Malik di Malang, Rabu (8/10).

Menurut dia, program perumahan murah bagi PNS tersebut merupakan kesempatan yang baik. Apalagi, banyak pemkab dan pemkot lain yang mencontoh program perumahan ini.

Pembangunan perumahan murah bagi PNS tersebut merupakan pioner dan stimulan dari pengembangan wilayah jalan lingkar barat.Selain itu, lanjutnya, harga perumahan tersebut relatif murah, yakni sekitar Rp93 juta setelah dinaikkan dari harga sebelumnya sebesar Rp 91 juta.

Menanggapi ancaman dari Sekda jika perumahan tersebut akan diberikan pada guru karena respons negatif PNS, Kepala Badan Perumahan Kabupaten Malang Sri Meicharini secara tegas mengatakan perumahan PNS bukan diperuntukkan bagi guru, tetapi untuk PNS golongan dua dan tiga yang belum memiliki rumah.

Ia menegaskan guru Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena guru sudah mendapat tunjangan sertifikasi. Keberadaan perumahan itu peruntukannya bagi PNS golongan dua dan tiga, apalagi harga tanah di perumahan itu masih murah yaitu Rp910.000 per meter sesuai dengan persetujuan dewan lama, namun harga rumahnya naik menjadi Rp93 juta.

Perumahan PNS Kabupaten Malang berdiri di atas lahan seluas 8,9 hektare dan yang dikelola sekitar 2,9 hektare. Lahan tersebut milik Pemkab Malang dengan menggandeng pihak ketiga untuk pembangunannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika