REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan melalui koordinasi di bidang pertambangan minerba dan migas. Bahkan KPK bisa menyelamatkan sekitar Rp 200 triliun potensi minerba yang hampir hilang.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan sejak 2005 sampai 2013 KPK melakukan kajian di sektor minerba dan migas. "Total loss di sektor ini yang bisa diselamatkan bersama-sama dengan trigger-nya KPK itu Rp 248 triliun," kata Busyro seusai diskusi di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Busyro menambahkan, pada 2013 KPK turun di 12 provinsi untuk melakan koordinasi supervisi dengan kepala daerah. Para kepala daerah dipanggil terkait otoritas mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). Hal itu dilakukan karena KPK melihat adanya penyimpangan dalam IUP. 

Hasilnya, ada 400 IUP bermasalah yang dicabut di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. "Setelah kami turun, pemasukan dari sektor ini naik menjadi Rp 7 triliun pada 2013," imbuhnya.

Menurut Busyro, total anggaran di KPK menjelang 11 tahun sekitar Rp 8 triliun. Sedangkan kontribusi yang diberikan hapir sama dengan anggaran yang dikeluarkan.

Busyro juga menyebutkan sistem pencegahan yang dilakukan KPK di kementerian, antara lain Kementerian ESDM, Kemenag di sektor haji dalam batas tertentu, Kemendagri, Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu, KPK bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat dan daerah melakukan survey sejak 2012 sampai 2014 tentang pelayanan daerah di tiga sektor, yakni revenue (pendapatan), pangan dan energi.

"Semua sektor itu pelan-pelan kami sentuh berjalan terus," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika