REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta mengemukakan pandangannya terhadap pengunduran diri presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai gubernur. Dalam pandangan yang disampaikan melalui rapat paripurna DPRD, Senin (6/10), sembilan fraksi menyetujui pengunduran diri mantan wali kota Solo itu.
Masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan, pengunduran diri Jokowi sudah seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apalagi, proses pengunduran diri seorang kepala daerah tidak dapat ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.
Namun, beberapa fraksi menyayangkan pengunduran diri Jokowi dilakukan saat masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan. Terlebih, pria berusia 53 tahun tersebut sebelumnya memberikan komitmen untuk memimpin DKI Jakarta hingga masa jabatannya selama lima tahun berakhir.
"Kami sebenarnya sangat menyayangkan kepergian saudara Jokowi saat tugasnya di DKI Jakarta belum tuntas. Karenanya kami berharap perhatian atas pembangunan Jakarta tetap diberikan meski dalam kapasitas sebagai Presiden RI," ujar anggota Fraksi PKS, Abdurahman Suhaimi dalam rapat paripurna, Senin (6/10).
Selain PKS, fraksi yang mayoritas tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Partai Golkar, PPP, Gerindra, PAN, dan Demokrat juga menyampaikan kekecewaannya. Menurut mereka, tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah tidak boleh dengan mudah dilepaskan.
"Periodesasi lima tahun masa jabatan seorang kepala daerah sebaiknya diatur dalam peraturan yang mengikat. Sehingga ini tidak hanya dijadikan batu loncatan untuk jabatan lain," ujar ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
