REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik pada Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi mengatakan isi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun sosial media Twitternya @SBYudhoyono dinilai tidak jujur. Ia mengatakan, proses komunikasi politik tidak semua harus diungkap ke hadapan publik.
"Pernyataan SBY seolah membuat pihaknya paling benar, tidak fair. Memutarbalikkan fakta untuk kepentingan mengangkat citra, itu konyol," kata Haryadi kepada Republika Online (ROL), Ahad (5/10). Menurutnya, apa yang dinyatakan SBY di akun Twitternya, jika dibandingan dengan ucapan Jusuf Kalla, maka SBY dinilai telah berbohong dua kali.
Haryadi mengatakan, pernyataan SBY dalam akun twitternya tersebut sudah dibantah oleh Jusuf Kalla. Dalam penyampaiannya, JK mengatakan bahwa pada dasarnya ketika pertemuan dengan Jokowi sudah ada kesepakatan.
Dalam artian, Partai Demokrat membuktikan terlebih dahulu untuk berafiliasi ke Koalisi Indonesia Hebat. Setelah itu, pertemuan dengan SBY dan Megawati akan dijadwalkan. Akan tetapi menurutnya, pada faktanya Partai Demokrat tidak membuktikannya.
Kalla dalam pernyataannya mengatakan, bahwa Mega siap untuk bertemu. Bahkan Jokowi sudah menyampaikan hal itu saat bertemu dengan SBY.
Ia mengatakan, sebagai calon presiden Jokowi telah menemui SBY. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Demokrat akan menjadi partai penyeimbang dan mendukung KIH dalam pemilihan RUU Pilkada. Namun kenyataannya, Demokrat membelot dengan memutuskan walk out di paripurna DPR.
Kemudian sebelum pemilihan pimpinan DPR berlangsung, Jokowi sudah menemui SBY dan menyampaikan jika Demokrat berafiliasi dengan KIH maka Mega akan menemui SBY. Tetapi, Demokrat menurutnya justru bergabung dengan koalisi Merah Putih untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR.
"Dua kali Koalisi Indonesia Hebat diberi angin surga, tapi menjelang pemilihan ditinggal," tambahnya. Ia menilai, SBY berkali-kali hanya berbicara di hadapan publik, tetapi tidak pernah merealisasikannya.
Dilihat dari pernyataan JK tersebut, tuturnya, tampaknya Mega sudah mengatakan kesediaan untuk bertemu dengan syarat SBY harus membuktikan terlebih dahulu bahwa partainya berafiliasi dengan KIH. Karena itu, Haryadi menilai pernyataan SBY tersebut lebih kepada untuk membela diri. Tampaknya SBY berulang kali berjanji, namun tidak direalisasikan.