REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani berharap pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden tidak mengalami hambatan. Pasalnya Puan mendengar ada upaya dari koalisi Merah Putih (KMP) untuk memboikot pelantikan Jokowi-JK.

"Jangan sampai tanggal 20 Oktober terjadi wacana pemboikotan dan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Puan kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).

Puan mengatakan pelantikan Jokowi-JK merupakan mandat konstitusi. Keduanya dipilih langsung oleh rakyat sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019.

"Jadi saya berharap itu proses konstitusional yang harus dilakukan dan tidak boleh terhambat," ujarnya.

Puan mengingatkan rakyat tidak akan tinggal diam apabila KMP memboikot pelantikan Jokowi-JK. Menurutnya rakyat akan marah apabila proses konstitusional pelantikan Jokowi-JK dihambat. "Rakyat akan marah. Rakyat paham dan tahu, kami tetap optimistis bahwa kami akan tetap bersama-sama rakyat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika