REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua sementara DPRD Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS SH meminta, agar petugas Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin lebih memperketat pengawasan keluar masuk barang, guna menghindari lolosnya peredaran barang terlarang seperti narkoba.
"Kita semua tentu sepakat, tak ingin Kalsel sebagai pasar atau tempat peredaran narkoba. Apalagi sebagai surga penikmat barang haram tersebut," tandasnya saat berada di ruang kerjanya, di Banjarmasin, Jumat (3/10).
Ketika mendengar begasi calon penumpang angkutan udara yang mau lapor keberangkatan di Bandara Syamsudin Noor tak lagi melalui alat detektor atau Xray, "Srikandi" Partai Golkar itu mempertanyakan, apa betul begitu?
"Mungkin petugas bandara punya cara sendiri dalam mendeteksi barang bawaan/begasi penumpang, yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebelum masuk ruang tunggu keberangkatan, semua melalui alat detektor," katanya.
Begitu pula ketika mendengar kabar/pemberitaan, bahwa Kalsel mendapat pasokan sekitar dua kilogram per bulan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel itu juga heran dan bertanya.
"Masak ah, untuk Kalsel dua kilogram narkoba per bulan. Mungkin itu hanya sensasi pelaku yang menunjukan kehebatan dan tak terjamah aparat penegak hukum," ujar istri H Hasanuddin Murad (Bupati Batola) tersebut.
"Tapi kalau betul Kalsel mendapat pasokan narkoba dua kilogram/bulan, itu berarti daerah kita sudah gawat darurat," tandas mantan aktivis Forum Komunikasi Putra Putri ABRI itu.
Ketua sementara DPRD Kalsel yang juga ibu rumah tangga itu akan mengecek kebenaran pemberitaan tentang narkoba di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebut.
"Karena penanganan masalah narkoba menjadi tanggung jawab bersama, apalagi sebagai orangtua atau ibu rumah tangga yang semestinya menjaga anak-anaknya," demikian Noormiliyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika