REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat bahwa Rapat Paripurna Ke-2 DPR RI, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015, telah mencerminkan diktator mayoritas. Sekjen PKB, Hanif Dhakiri, menyatakan forum sidang paripurna berjalan sangat tidak kondusif, namun sidang tetap dilanjutkan.

"Jadi, forum ini mencerminkan diktator mayoritas di DPR RI," kata Hanif, Kamis (2/10).

Menurut Hanif, PKB inngin seluruh proses sidang di DPR diproses dengan lebih elegan. Namun, faktanya rapat berjalan terus walaupun tidak elegan dengan pimpinan yang tidak mampu (incapable). "Rapat paripurna ini tidak kondusif karena 'microphone' mati, tata tertib terus-menerus dilanggar serta tidak ada sedikit pun ruang untuk interupsi," ungkap Hanif.

Ia mengaku tidak masalah dengan keputusan apa pun yang dihasilkan DPR RI. Namun, prosesnya harus baik dan benar. Ia pun menyatakan ada pemaksaan diktator mayoritas dalam rapat paripurna ini. Padahal, seharusnya fungsi seluruh anggota DPR RI itu sama.

Akibatnya, lanjut Hanif, PKB memutuskan 'Walk Out' dari sidang. Sidang paripurna juga dinilai cacat oleh PKB karena banyak tata tertib yang dilanggar. "Misalnya, rekaman yang kami punya menunjukkan rapat konsultasi tidak pernah ditutup, namun tiba-tiba ada sidang paripurna," paparnya.

Hal ini, paparnya, menunjukkan sidang paripurna cacat karena banyak tata tertib yang dilanggar. "Kami malu jika proses sidang ini dilanjutkan, karena dari segi 'legalistik' lemah sekali, dari segi politik legitimasinya rendah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika