REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Perwakilan Lingkaran Mahasiswa Singkawang, Kalbar Lipi, menyatakan  pemerintah dan aparaturnya justru tak segan untuk pasang badan bagi perusahaan-perusahaan. Padahal menurut dia, lahan yang direbut bukan sekedar tanah tempat bumi dipijak, tapi lebih dari itu.

“Peradaban masyarakat dayak terancam punah karena tanah tempat mereka selama ini melakukan ritual diambil. Pemerintah benar-benar telah berwujud monster dengan sikapnya ini,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kalbar Agustinus Purwanto Suwito meminta kepada para aktivis pelindung masyarakat lokal untuk membakukan sistem adat mereka. Hal ini menurutnya penting guna mencatatkan diri ke pemerintah setempat bahwa memang lahan kosong di hutan Kalbar itu bertuan.

“Ini yang menjadi masalah sejak dulu, pemerintah memang cukup mudah mengeluarkan izin, tapi di sisi lain tanah-tanah itu memang kosong. Ketika mulai dibangun industri baru ada protes dari masyarakat adat, hingga timbulah konflik. Pemda Kalbar lah yang memang harus menengahi,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika