REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta masyarakat mengawasi gerakan politik partai-partai Koalisi Merah Putih pascapengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP, Achmad Basarah mengatakan inilah saatnya membuktikan apakah dukungan partai pengusung Prabowo-Hatta terhadap Pilkada tidak langsung benar-benar untuk kesejahteraan rakyat atau tidak.
"Mari kita uji apakah dukungan pilkada tidak langsung untuk kepentingan bangsa dan negara atau kelompoknya," katanya, Ahad (29/9).
Basarah mengaku heran dengan perubahan sikap sejumlah partai pengusung Prabowo-Hatta yang semula mendukung pilkada langsung ,tiba-tiba berubah sikap mendukung pilkada tidak langsung.
Apalagi perubahan mereka terjadi pascakekalahan Prabowo-Hatta di pemilihan presiden (Pilpres). Ia menilai bisa saja perubahan tersebut dilatarbelakangi motif 'balas dendam' politik kelompok tersebut.
"Silahkan publik menafsirkan sendiri," ucapnya.
Ia melanjutkan, keputusan sidang paripurna DPR yang mengesahkan Pilkada langsung dalam RUU Pilkada sangat antiklimaks dengan kematangan politik rakyat. Rakyat telah berhasil membuktikan kedewasaan politik mereka dengan mengikuti pemilihan presiden langsung secara aman dan damai.
Bahkan proses pemilihan presiden langsung tersebut juga telah mendapat pengakuan positif dari dunia internasional. Sayangnya keberhasilan ini justru malah dimentahkan DPR, dengan menghilangkan proses pemilihan langsung yang melibatkan rakyat.
"Proses pilkada dari rakyat diubah lewat elite politik di DPRD," ujarnya.
Basarah menambahkan, PDIP menilai pengubahan mekanisme Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung sebagai kemunduran demokrasi. PDIP merasa kecewa dengan sikap DPR yang tidak mengapresiasi kedewasaan politik rakyat.
"Seolah-olah keputusan paripurna adalal antiklimaks dari proses kematangan dari prinsip demokrasi sebagaimana pilpres 9 juli," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika