REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Gianyar, Cokorda Putra Indrayana menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung rentan memunculkan gesekan di tengah-tengah masyarakat.

Politisi asal Puri Batubulan itu menambahkan, Pilkada langsung itu sangat rentan gesekan, sudah dibuktikan dengan pelaksanaan sejumlah hajatan pemilihan kepala daerah di Pulau Dewata.

Jika pemilihan kepala daerah melalui perwakilan di DPRD juga dikhawatirkan ada oknum anggota DPRD yang bermain dalam Pilkada menyangkut persoalan ranah hukum. "Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu mengawasinya dengan ketat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar politisi partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Gianyar.

Sementara Ketua Dewan Harian 1945 Provinsi Bali Prof Dr I Wayan Windia, MS menilai Pilkada melalui DPRD sesuai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) sangat sesuai dengan kehendak Pancasila, yakni sila keempat.

Jadi selama ini pilkada secara langsung itu sebenarnya sangat bertentang dengan sila keempat Pancasila yang mengamanatkan permusyawaratan/perwakilan. Pilkada secara langsung selama ini ternyata juga tidak mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, sebaliknya justru menimbulkan biaya politik yang sangat mahal.

Demikian pula masyarakat menjadi pragmatis dan tidak mendidik, karena akan memilih calon yang mampu memberikan imbalan atau "membeli suara" sehingga menimbulkan keborosan.

"Saya sangat setuju bupati, wali kota dan gubernur dipilih oleh anggota DPRD, tinggal menyiapkan sistem pengawasan yang baik terhadap anggota dewan agar tidak terjadi jual beli suara," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika