REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai sikap SBY yang ingin mempermasalahkan UU Pilkada hanyalah sandiwara. "Apa yang dilakukan SBY hanyalah sandiwara politik," ujar Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin, saat dihubungi, Ahad (28/9)
Meskipun SBY meminta investigasi untuk mengusut inisiator walk out saat rapat paripurna di DPR RI kemarin, hal itu dinilai bukanlah bukti SBY serius mendukung Pilkada langsung.
Afif tegaskan, kalau benar-benar SBY memang serius memperjuangkan pilkada langsung, sebagai ketum Demokrat seharusnya bisa memerintahkan DPR dari Demokrat saat paripurna untuk tidak melakukan aksi walkout (WO).
"Opera sabun semacam ini sudah dibaca publik dan akhirnya mereka semua marah sama SBY," ungkapnya.
Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan segera memeriksa dan mengumpulkan keterangan dari anggota fraksinya yang melakukan walk out (WO) saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada Jumat (26/9) kemarin.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan, memaparkan aksi walk out diambil oleh Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf karena opsi pilkada langsung dengan 10 syarat perubahan yang diusulkan Demokrat ini tidak masuk opsi voting.
"Kalau menurut ketua fraksi, dalam lobi empat jam itu fraksi sudah berjuang, dan mengerahkan segala upaya untuk menggolkan opsi pilkada langsung dengan 10 perubahan untuk masuk opsi voting paripurna, namun gagal karena semua fraksi menolak," ujar Ramadhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika