REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden RI dan Ketua Umum Partai Demokrat terhadap RUU Pilkada yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna, Jumat (27/9), masih menyisakan pertanyaan di tataran publik.

Sebab di satu sisi, Presiden mengaku kecewa dengan proses politik di parlemen yang telah menghasilkan opsi pilkada melalui DPRD.  Di sisi lain, Fraksi Demokrat dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tersebut, mengambil sikap walkout dari pembahasan lantaran opsi pilkada langsung dengan 10 perubahan ditolak.

Sebuah sikap yang sudah barang tentu melalui persetujuan atau sekurang-kurangnya sepengetahuan SBY selaku ketua umum partai.  Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini memberi penilaian terhadap sikap Presiden SBY yang dinilai bermain dua kaki.

"SBY menipu rakyat.  SBY mempermainkan drama yang luar biasa mencederai, menyakiti dan sungguh-sungguh mengkhianati rakyat," kata Titi kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9). 

"Dia itu kepala negara, kepala pemerintahan, ketua partai penguasa, lalu mengatakan saya tidak tahu.  Lalu menyatakan kecewa, sementara wakil dia di parlemen jelas-jelas menyatakan kami menerima yang sudah diputuskan parlemen. Dengar kan pidato Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri)?," kata Titi. 

Karena itu, Titi meminta kepada SBY untuk jujur mengakui segalanya. Dan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. "Jangan kemudian beri janji-janji dan omong kosong baru kepada rakyat.  Masyarakat itu tidak bisa dipermainkan terus menerus. Kita melihat fakta, melihat bukti, dan itu tidak seperti itu. Kok lemah sekali presiden kita kepala negara, kepala pemerintahan ketua umum partai besar, kalau dia saja begitu, bagaimana rakyat," kata Titi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika