REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih untuk tak memenuhi ajakan bertemu tim transisi pemerintahan baru presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. 'Penolakan' tersebut lantaran kesibukan para pimpinan di soal pemberantasan korupsi.
Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, tim transisi Jokowi dan JK, cukup hanya bertemu pejabat struktural di KPK. Sa-mad diplomatis mengatakan keengganannya bertemu lantaran punya agenda yang lebih penting.
"Rapat internal antara pimpinan dan pejabat struktural KPK sepakat agar sementara tim transisi bertemu dengan pejabat struktural saja," kata dia, Jumat (26/9). Samad tidak menjelaskan pejabat di tingkat struktural seperti apa yang dia maksudkan. Akan tetapi, ia menambahkan. "Ada tugas yang maha penting yang tidak bisa juga kami (pimpinan) tinggalkan."
Jumat (26/9), Tim Transisi Jokowi-JK bertamu ke KPK. Niatan itu sudah diagendakan sejak pekan lalu. Rencananya, agenda pertemuan tersebut akan membahas mengenai anti-korupsi dalam pemerintahan mendatang.
Pantauan wartawan di KPK, kemunculan tim transisi dalam format penuh. Mereka antara lain, Ketua Tim Rini Suwandi, dan yang lain seperti Anies Baswedan, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal. Kunjungan mereka memang hanya disambut ol-eh Direktur Gratifikasi KPK, Giri Supradiono.
Dalam pertemuan tersebut, memang diungkapkan Samad banyak membincangkan soal rencana-rencana pemerintahan me-ndatang. Laporan pertemuan yang sampai ke meja pimpinan, Samad mengatakan, membahas delapan agenda di buku putih kabinet Jokowi-JK.
Ketika disinggung soal adanya pinangan Jokowi-JK lewat tim transisi untuk mendudukkan beberapa nama pimpinan KPK di dalam kabinet mendatang? Samad menepis dugaan itu. "Kalau ada yang lebih urgent (penting) maka akan kami agendakan lagi biar ketemu," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika