REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dituntut agar memerhatikan keterwakilan daerah.

“Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak? Tentu yang paling penting memiliki kualitas dan memenuhi syarat,” kata Guru Besar IAIN Antasari Banjarmasin Prof Dr H Abdul Hafiz Anshary Az, MA, Kamis (25/9).

Mantan Ketua KPU RI itu menanggapi banyaknya tokoh-tokoh daerah termasuk kepala daerah yang dikabarkan masuk bursa calon menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Mulai dari Ridwan Kamil (wali kota Bandung), Tri Risma Harini (wali kota Surabaya), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar), dan Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng).

Hafiz menambahkan, hal terpenting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan kabinet baru nanti  adalah tokoh daerah yang memiliki prestasi bagus dan amanah. “Tokoh-tokoh daerah ini patut dipertimbangkan. Selain berprestasi, juga memiliki keterwakilan daerah yang sangat kuat,” kata Hafiz.

Dia mengakui bahwa dalam penyusunan kabinet ada aspek politik yang sulit dihindari. Meski begitu, figur yang diusung tetap harus memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.

“Secara teori dan ideal, aspek profesional lebih utama untuk menentukan penyusunan kabinet, bukan aspek politik. Walaupun harus kita sadari, pada praktiknya penyusunan kabinet itu tidak luput dari aspek-aspek politik,” jelasnya.

Hafiz mengingatkan, siapapun yang nanti dipilih Jokowi untuk menduduki posisi menteri, dia adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik golongan atau partai. “Yang terpenting orangnya mampu, memenuhi persyaratan kualitatif,” paparnya.

Sebelumnya, masuknya tokoh-tokoh daerah ini dalam bursa menteri diakui sendiri oleh Jokowi.  

Dia memastikan kepala daerah yang telah masuk radar pantauannya lebih dari satu.

"Ada yang masuk dalam kandidat. Ada pokoknya," ujar Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika