REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra melalui anggota fraksinya, Rindhoko, mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD mampu menjadi Revolusi Mental bagi masyarakat.

"Dengan pilkada tidak langsung kita mengajarkan antipolitik uang di masyarakat. Itulah yang namanya Revolusi Mental," kata Rindhoko dalam sidang paripurna DPR tentang RUU Pilkada di Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut dia, jika dengan penerapan pilkada tidak langsung masih ditemukan praktik politik uang, hal tersebut tidak berefek luas dalam masyarakat. "Kalau pun ada, hanya melibatkan puluhan sampai ratusan orang di pemerintahan, tapi tidak sampai jutaan (masyarakat Indonesia)," katanya.

Rindhoko menilai akibat maraknya politik uang yang beredar pada masa kampanye Pemilu menyebabkan budaya yang buruk terhadap warga. "Coba itu, gara-gara main uang sampai muncul slogan 'wani piro?' ketika seorang warga diminta memilih calon tertentu," kata Rindhoko mencontohkan.

Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga kerap dijadikan alat untuk mengembalikan modal kampanye dari calon legislatif yang telah terpilih. Dalam sidang paripurna RUU Pilkada yang berlangsung hari ini terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat terhadap pengesahan RUU Pilkada ini.

Kelompok yang menyetujui Pilkada langsung merupakan Koalisi Jokowi yang terdiri dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Parta Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Hanura. Sedangkan kubu yang memilih Pilkada melalui DPRD yaitu Koalisi Merah-Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika