REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Transisi Jokowi-JK mengklaim tidak berwenang dalam mengalokasikan jatah kursi menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang. Mereka juga tak melakukan pendekatan ke parpol Koalisi Merah Putih karena itu menjadi tugas presiden dan wakil presiden terpilih bersama parpol.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, kalau mereka bergabung dalam pemerintahan, harus berdasarkan kesamaan agenda dan visi misi, bukan mengharapkan jatah kabinet. Berapa alokasi pos kementerian untuk parpol di luar koalisi, kata dia, tergantung Jokowi-JK.

“Itu menjadi kewenangan presiden dan wapres terpilih, kami tidak melakukan pembagian jatah dan alokasi untuk kebutuhan tersebut,” kata Hasto, Kamis (25/9).

Dia juga enggan berspekulasi jika masuknya sejumlah parpol tersebut justru mengecilkan jatah kursi menteri yang akan diperoleh parpol. Menurut dia, sejak awal semua parpol pendukung Jokowi-JK sudah sepakat mengusung prinsip tanpa syarat sehingga mereka tak ada pembagian seperti itu.

Deputi Tim Transisi, Andi Widjayanto menegaskan, alokasi kabinet untuk parpol dan profesional bukanlah hal yang menjadi kajian tim ini. Ia menambahkan, apa yang mereka lakukan hanya sebatas usulan komposisi kabinet dan kriteria menteri yang nanti ditunjuk Jokowi-JK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menambahkan, ia tidak akan menambah jatah kursi untuk parpol meskipun koalisi di pemerintahan bertambah gemuk. Namun, ia enggan menyebutkan, seperti apa mekanisme pembagian jatah pos kementerian tersebut untuk parpol pengusung dan di luar itu.

“Nantilah kita atur. Masa harus dikatakan sekarang. Intinya kita tetap mayoritas profesional,” ujar JK.

JK memang berharap nantinya parpol Koalisi Merah Putih bisa bergabung di pemerintahannya. Menurut dia, pada waktunya nanti, ia bersama Jokowi akan menyampaikan seperti apa perkembagan komunikasi terakhir koalisi Jokowi-JK dengan parpol Koalisi Merah Putih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika